Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki sejumlah keuntungan. Selain memberikan kepastian legalitas kepada penambang, keberadaan perusahaan pembeli juga diharapkan mempermudah pemasaran hasil produksi.
Skema IPR juga tidak dibebani royalti, melainkan Iuran Pertambangan Rakyat (Ipera).
“Tentu ini bermanfaat bagi masyarakat karena secara legalitas mereka lebih tenang memiliki IPR resmi dari pemerintah. Dari sisi pembeli juga sudah ditunjuk perusahaan yang mampu menampung produksi timah mereka, sehingga tidak kesulitan dalam penjualan dan diharapkan berdampak pada ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya potensi persoalan apabila penerbitan izin tidak disertai pengawasan yang ketat.
Sejumlah lokasi IPR disebut berada di kawasan bekas tambang atau kolong tua yang cadangan timah aluvialnya berpotensi telah menipis. Bahkan, beberapa lokasi berbatasan langsung dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.
Kondisi tersebut dikhawatirkan mendorong penambang melakukan aktivitas di luar batas wilayah izin apabila cadangan di dalam blok IPR tidak lagi ekonomis.
Risiko lainnya adalah praktik penitipan hasil tambang dari luar wilayah IPR. Hal ini dapat terjadi apabila harga pembelian timah melalui skema IPR lebih menguntungkan dibandingkan jalur penjualan lainnya.
“Selama ini seluruh bijih timah di Belitung masuk ke PT Timah. Namun dengan adanya IPR dan pengesahan empat smelter swasta dalam SK Gubernur, pengiriman bijih timah dari Belitung ke Bangka menjadi legal. Jika penambang luar ikut menitipkan barangnya dan tidak dikontrol ketat, capaian produksi PT Timah di Belitung dipastikan akan merosot,” paparnya.
Ia menilai semakin banyak blok IPR yang diterbitkan, semakin besar pula kebutuhan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan di lapangan.
Tanpa pengawasan memadai, penyalahgunaan izin dapat terjadi, termasuk aktivitas penambangan di luar koordinat, pencampuran hasil produksi dari wilayah lain, hingga praktik yang merugikan lingkungan.
Guru Besar Hukum Pertambangan Ingatkan Kewajiban Pemegang IPR
Dari perspektif hukum, Guru Besar Ilmu Hukum Pertambangan, Prof. Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa kegiatan pertambangan rakyat tetap wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.















