Wakil Pimpinan I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, mengatakan penyusunan wilayah pertambangan rakyat dilakukan Pemprov Babel bersama DPRD dengan persetujuan Kementerian ESDM.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar kawasan WPR, termasuk melalui koperasi lokal.
“Ketika masyarakat melakukan aktivitas yang legal, pasti bisa meningkatkan ekonomi keluarganya dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung,” kata Eddy.
Ia menjelaskan peta wilayah telah diumumkan, terutama untuk kawasan di Kabupaten Belitung Timur. Sementara itu, penyusunan data WPR di Pulau Bangka yang mencakup Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan masih dilakukan untuk selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Reskiansyah, menyebut wilayah WPR tersebar di tiga kabupaten tersebut.
Progres paling cepat berada di Belitung Timur, tepatnya di Kecamatan Manggar, Lenggang, dan Gantung dengan luas sekitar 2.150 hektare.
“Di aplikasi OSS sudah ada 24 koperasi dan perseorangan yang dinyatakan clear untuk diterbitkan IPR-nya di Belitung Timur. Semoga semua clear pada akhir Desember 2026 sehingga mereka bisa bekerja secara legal dan tidak lagi dikejar aparat hukum,” ujar Reskiansyah.
Desa Perlang Menaruh Harapan pada IPR Seluas 79 Hektare
Salah satu wilayah yang menaruh harapan besar terhadap kebijakan tersebut adalah Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah.
Di desa ini, kawasan WPR seluas 79 hektare yang tersebar pada 27 titik di Perlang Timur menjadi harapan masyarakat untuk memperoleh kepastian dalam menjalankan aktivitas pertambangan.
Kepala Desa Perlang, Yani Basaroni, yang akrab disapa Roni, mengatakan sekitar 80 persen masyarakat di wilayahnya memiliki mata pencaharian sebagai petani sawit, lada, dan sayuran. Aktivitas menambang menjadi pekerjaan tambahan untuk menopang kebutuhan keluarga sembari menunggu masa panen.
Menurutnya, ketika aktivitas tambang warga terkena penertiban, dampaknya langsung dirasakan terhadap perputaran ekonomi desa. Terlebih, masyarakat selama ini menggunakan peralatan sederhana dan tidak mengoperasikan alat berat.















