Sebagai bentuk dukungan di tingkat desa, pemerintah desa berencana memfasilitasi pengajuan IPR bagi warga dengan melampirkan KTP setempat.
Apabila izin telah diterbitkan, Pemdes Perlang juga berencana membantu masyarakat mendapatkan modal awal untuk membeli peralatan tambang tradisional melalui BUMDes, Koperasi Merah Putih, maupun lembaga perbankan.
IPR Harus Menjadi Jalan Kesejahteraan, Bukan Beban Baru
Penerbitan IPR di Bangka Belitung kini memasuki fase penting. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan izin terbit, tetapi juga harus menjamin masyarakat mampu menjalankan kegiatan pertambangan secara aman, legal, dan ekonomis.
Kepastian cadangan, akses modal, harga jual yang wajar, perlindungan hukum, serta pengawasan lingkungan merupakan rangkaian persoalan yang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pertambangan rakyat.
Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil, kelompok nelayan, akademisi, dan pemerintah daerah juga memiliki ruang untuk mengambil peran dalam memastikan aktivitas tambang rakyat tidak mengorbankan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.
Sebab, tujuan utama IPR semestinya bukan sekadar mengubah status penambang dari ilegal menjadi legal. Lebih dari itu, kebijakan tersebut harus mampu memutus ketergantungan terhadap pemodal, memberikan kepastian penghasilan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati kekayaan sumber daya alam di daerahnya sendiri.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan IPR bukan terletak pada banyaknya surat izin yang diserahkan, melainkan pada sejauh mana kebijakan itu benar-benar mengubah kehidupan penambang rakyat. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan legalitas, sementara seluruh risiko ekonomi, lingkungan, dan hukum tetap harus mereka tanggung sendiri.















