BANGKA BARAT – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Inspektorat Kabupaten Bangka Barat menggelar Rapat Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai tindak lanjut dari surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Area Indikator dan Sub Indikator Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025.
Rapat bersama KPK ini berlangsung via daring. Kegiatan bertujuan meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di Kabupaten Bangka Barat.
Sekretaris Daerah Bangka Barat, Muhammad Soleh mengatakan, MCP merupakan instrumen penting dalam pencegahan korupsi. Evaluasi ini akan memperkuat kinerja MCP dan meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
“MCP ini adalah sebuah program dari KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi di beberapa bagian. Ya, itu harus kita cermati untuk pencegahan korupsi,” katanya, Rabu (28/5/2025).
Adapun 8 indikator area yang dipaparkan oleh sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah Bangka Barat diantaranya optimalisasi pajak daerah, perencanaan, penganggaran, kemudian pengelolaan barang milik daerah.
“Kemudian ada dipaparkan juga area pengawasan internal yang berkaitan dengan inspektorat daerah. Manajemen sumber daya manusia, dan pelayanan publik,” ujarnya.
Muhammad Soleh menyatakan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi memerlukan komitmen tinggi dari seluruh pihak, khususnya kepala daerah dan unsur legislatif.
“Kunci sukses dalam manajemen perubahan adalah komitmen kuat dalam pelaksanaannya. Upaya pencegahan korupsi membutuhkan keseriusan yang dimulai dari kepala daerah, didukung oleh jajaran pemerintah serta DPRD,” ucapnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi demi menciptakan sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan
