JAKARTA – Komisi Reformasi Polri membuka kanal khusus berupa nomor WhatsApp untuk menampung aspirasi masyarakat terkait perbaikan institusi kepolisian. Langkah ini disampaikan Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, saat menghadiri forum diskusi di STIK-PTIK, Jakarta Selatan.
Nomor WhatsApp Sekretariat Komisi Reformasi Polri yang dapat digunakan masyarakat untuk mengirimkan masukan adalah 0813-1797-771. Selain itu, komisi juga menyiapkan alamat email khusus yang akan diumumkan oleh sekretariat dalam waktu dekat.
Jimly mengatakan pihaknya menargetkan dalam satu bulan ke depan dapat menerima sebanyak mungkin masukan dari publik. Forum yang digelar hari itu turut dihadiri berbagai elemen, mulai dari organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, purnawirawan TNI dari tiga matra, hingga para konten kreator.
“Silakan sampaikan sekeras-kerasnya. Tidak usah ragu, tidak usah takut,” ujar Jimly.
Salah satu isu yang mencuat dalam diskusi adalah persoalan dugaan ijazah palsu yang disebut Jimly masih menjadi masalah serius di Indonesia. Ia menilai persoalan tersebut kerap muncul dalam persaingan politik maupun proses administrasi negara.
Jimly mengatakan mediasi dapat menjadi salah satu opsi penyelesaian apabila pihak-pihak terkait bersedia menempuh mekanisme yang ada.
Sementara itu, sejumlah purnawirawan TNI memberikan masukan terkait reformasi struktur dan kultur organisasi Polri. Beberapa usulan yang disampaikan antara lain peningkatan kewenangan lembaga pengawas seperti Kompolnas, pembentukan Kementerian Keamanan, hingga evaluasi terhadap mekanisme rekrutmen dan koordinasi penegakan hukum.
Komisi Reformasi Polri menegaskan bahwa seluruh masukan dari masyarakat akan dicatat dan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan rekomendasi untuk pembenahan Polri ke depan.
