PANGKALPINANG – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mencatatkan tantangan serius. Hingga akhir tahun anggaran, defisit fiskal di wilayah ini menembus angka Rp5,48 triliun, mencerminkan tekanan antara pendapatan negara dan belanja pemerintah di daerah.
Kondisi tersebut mengemuka dalam forum diseminasi kajian fiskal regional dan evaluasi pelaksanaan APBN 2025 yang digelar di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bangka Belitung, Kamis (22/1/2026) kemarin.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk membaca arah kebijakan fiskal pusat serta dampaknya terhadap daerah.
Kepala Kanwil DJPb Bangka Belitung, Syukriah HG, mengungkapkan bahwa struktur pendapatan negara masih didominasi sektor perpajakan. Penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercatat sebesar Rp1,81 triliun, sementara Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp1,39 triliun.
“Namun, kinerja Bea Masuk mengalami perlambatan signifikan hingga 53,32 persen,” katanya.
Di sisi lain, Bea Keluar justru mencatatkan pertumbuhan sangat tinggi, yakni 184,75 persen, yang dipicu oleh meningkatnya ekspor komoditas Crude Palm Oil (CPO) beserta produk turunannya.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 2,72 persen, didorong oleh akselerasi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang meningkat hingga 22,17 persen.
Syukriah juga menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran berpengaruh langsung terhadap kontraksi belanja negara. Alokasi belanja Pemerintah Pusat tercatat turun 13,16 persen, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penurunan 2,76 persen.
Meski demikian, TKD tetap menjadi komponen terbesar dengan porsi 67,98 persen dari total belanja negara di Bangka Belitung.
Secara keseluruhan, realisasi belanja negara pada APBN 2025 di Babel mencapai Rp9,33 triliun atau 95,20 persen dari pagu Rp9,80 triliun. Angka ini menurun 8,98 persen secara tahunan. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp2,99 triliun atau turun 16,01 persen, sedangkan TKD mencapai Rp6,34 triliun, turun 5,24 persen.
