Penulis: Ridho Azhari, Ketua Umum HMI Komisariat Tarbiyah Cabang Bangka Belitung Raya.
Wacana keadilan pengelolaan sumber daya alam kembali mencuat di Bangka Belitung. Daerah yang sejak lama dikenal sebagai penghasil timah nasional itu dinilai masih menanggung beban besar eksploitasi, sementara manfaat fiskal yang seharusnya diterima justru tidak sebanding.
Kondisi ini memunculkan kritik tajam terhadap relasi pusat dan daerah dalam pengelolaan timah.
Dalam perspektif sejarah, praktik tersebut dianggap tidak sepenuhnya berbeda dengan pola eksploitasi masa lalu. Jika dahulu rakyat dipaksa bekerja melalui sistem romusha, kini daerah penghasil sumber daya dinilai “dipaksa” menanggung kerusakan lingkungan dan sosial tanpa kompensasi yang adil melalui mekanisme kebijakan fiskal modern.
Penahanan royalti timah oleh pemerintah pusat terhadap Bangka Belitung menjadi sorotan utama. Royalti sejatinya merupakan instrumen penting dalam distribusi keadilan fiskal, khususnya bagi daerah penghasil sumber daya alam yang harus menanggung dampak ekologis, sosial, dan ekonomi dari aktivitas pertambangan.
Secara teoritik, royalti berfungsi sebagai mekanisme untuk menginternalisasi eksternalitas negatif dari eksploitasi sumber daya. Negara memperoleh rente dari hasil tambang, sementara daerah penghasil seharusnya mendapatkan kompensasi untuk memulihkan kerusakan lingkungan dan menjaga keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat.
Namun ketika royalti tidak direalisasikan secara proporsional, daerah berada pada posisi yang dirugikan. Timah diambil dan memberi kontribusi besar bagi pendapatan negara, tetapi Bangka Belitung harus menghadapi lubang-lubang bekas tambang, kerusakan laut, serta perubahan struktur sosial masyarakat yang kian kompleks.
Dalam konteks ini, analogi romusha kembali relevan. Jika pada masa kolonial tenaga manusia diperas tanpa imbalan layak, maka pada era negara modern, sumber daya daerah dimobilisasi dengan kompensasi yang dinilai tidak sebanding. Perbedaannya hanya terletak pada instrumen, bukan pada logika dasarnya.
