Penulis: Ketua Umum HMI Cabang Bangka Belitung Raya, Okta Renaldi
Indonesia memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, harapan masyarakat dihantui dengan bayang-bayang skeptisme publik. Watak yang dipertontonkan masih dengan watak yang culas samanya dengan rezim sebelumnya, Dengan begitu apakah kebijakan yang dihasilkan benar-benar berorientasi kepada kepentingan rakyat atau
sebaliknya hanya menjadi bagian alat kosmetik politik belaka.
Penyusunan kebijakan yang sering kali dilakukan secara serampangan ugalu-galan dan mengesampingkan kondisi ideal kerap menjadi pemicu awal gerakan perlawanan rakyat, sehingga hal itulah menjadi kalkulasi akan beberapa segmentasi yang dipersoalkan misalnya, janji politik yang ditunaikan setengah hati, capaian
program yang masih jauh dari kata optimal, rencana kebijakan tak sesuai dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan yang rendah, tata kelola anggaran yang carut marut, lintas lembaga tidak serasi, sektor ekonomi minim intervensi, reformasi TNI
belum selesai, hingga kinerja polri jauh dari presisi. Belum lagi dengan rutinnya kita
dipertontonkan dengan skema partnership yang mengakibatkan melemahnya sistem
Check and Balance dalam mekanisme kontrol antara hubungan eksekutif dan legislatif.
Dengan demikian gelombang perlawanan tetap disajikan melalui gerakan Civil Society, dimulai dari gelombang demonstrasi menolak revisi UU TNI yang menyuarakan kekhawatiran terhadap kembalinya Dwifungsi, kontroversi pagar laut, disusul teror pengiriman paket kepala babi kekantor media tempo yang menimbulkan keprihatinan banyak pihak, sampai dengan hari ini gelombang penolakan tukin
(tunjangan kinerja) legislatif & penolakan akan kenaikan tarif pajak masih digelorakan.
Belum lagi rezim Prabowo-Gibran yang mengandalkan jejaring militer dalam suksesi program pemerintah dianggap nonsense mengingat dalam setiap gelombang perlawanan, gerakan civil society selalu dibenturkan dengan aparat yang bersikap brutal dengan melanggar nilai-nilai kemanusiaan demi menjadi tameng bagi kekuasaan dalam
meredam gerakan.
