BANGKA BARAT – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebut berpeluang menerima dana bagi hasil (DBH) sektor timah dengan nilai fantastis yang diperkirakan menembus Rp1,78 triliun.
Kabupaten Bangka Barat digadang-gadang bakal meraup royalti tertinggi apabila seluruh proses penganggaran dan persetujuan di tingkat pusat berjalan lancar.
Informasi mengenai potensi royalti timah Bangka Barat itu disampaikan Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, dalam sebuah agenda pertemuan politik daerah.
Ia menyebut nilai DBH yang beredar saat ini menjadi kabar menggembirakan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, mengingat dampaknya bisa signifikan terhadap pembangunan dan layanan publik.
Didit menuturkan, besaran dana tersebut masih bersifat rencana dan menunggu keputusan di tingkat nasional. Proses finalisasi anggaran, kata dia, sangat bergantung pada pembahasan di DPR RI melalui perwakilan daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung.
“Semakin cepat proses administrasi dan persetujuan dilakukan, maka peluang pencairan dana juga akan semakin terbuka,” katanya, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, potensi Bangka Barat menerima royalti timah terbesar bukan tanpa alasan. Secara data perizinan pertambangan, wilayah ini memiliki cakupan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang luas dibanding kabupaten lain di Babel.
Kondisi tersebut berbanding lurus dengan aktivitas produksi dan ekspor timah yang menjadi dasar perhitungan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Jika nilai DBH timah tersebut terealisasi sesuai proyeksi, pemerintah daerah dinilai memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk memperkuat program kesejahteraan masyarakat. Sejumlah sektor seperti pendidikan, kesehatan, hingga subsidi layanan publik berpotensi mendapat dorongan anggaran yang lebih optimal.
“Proyeksi penerimaan royalti timah Bangka Barat ini sekaligus menjadi perhatian publik karena dinilai dapat mengubah peta kemampuan keuangan daerah di Bangka Belitung,” ujarnya.
Meski masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat, wacana dana bagi hasil timah bernilai triliunan rupiah itu sudah memunculkan optimisme baru terhadap arah pembangunan dan peningkatan kualitas layanan sosial di wilayah tersebut.
