Negara juga harus menyiapkan kebijakan afirmatif untuk guru di wilayah terpencil agar kualitas pendidikan tetap terjaga. Langkah seperti ini bukan hanya memperbaiki situasi di Dusun III Ulu, tetapi juga menegaskan bahwa negara hadir untuk seluruh warganya, bukan hanya yang tinggal di kota.
Kasus SDN 19 Filial Dusun III Ulu adalah pengingat keras bahwa keadilan pendidikan tidak boleh berhenti di atas dokumen dan sistem online. Ia harus hadir sampai ke dusun-dusun kecil, tempat harapan-harapan sederhana sedang tumbuh.
Ketika negara menempatkan efisiensi administratif di atas hak anak, pendidikan kehilangan jiwanya. Karena itu, perubahan paradigma sangat diperlukan dari sekadar mengikuti data menuju keberpihakan pada manusia.
Anak-anak di Dusun III Ulu memiliki hak yang sama berharganya dengan anak-anak mana pun di Indonesia, dan negara harus memastikan mereka tidak menjadi korban sistem yang seharusnya melindungi mereka.
