NASIONAL – Ketimpangan distribusi dokter spesialis masih menjadi tantangan besar dalam pemerataan layanan kesehatan nasional. Hingga kini, banyak wilayah terpencil, terdepan, dan terluar (3T) masih kekurangan tenaga medis spesialis karena rendahnya minat dokter untuk menetap dalam jangka panjang.
Praktisi Kesehatan Masyarakat, Dr. Ngabila Salama, menilai persoalan utama terletak pada minimnya insentif dan penghargaan dari pemerintah.
Menurutnya, tanpa skema timbal balik yang jelas, sulit mengharapkan dokter spesialis—terutama yang bukan putra daerah—bersedia mengabdi lama di wilayah dengan keterbatasan fasilitas.
“Take and give-nya apa dari pemerintah untuk dokter-dokter yang bukan putra daerah, tapi mau mengabdi di daerah tersebut? Tentunya harus ada penghargaan yang sepadan,” ujar Dr. Ngabila dikutip dari RRI.co.id, Minggu (18/1/2026).
Ia menegaskan, pengabdian di daerah terpencil menuntut pengorbanan besar, baik dari sisi profesional maupun kehidupan pribadi. Oleh karena itu, kebijakan yang adil dan menarik menjadi kunci agar dokter spesialis tidak hanya datang sementara, tetapi benar-benar menetap.
“Kalau tidak ada kebijakan yang fair dan menarik, jangan berharap dokter spesialis bisa bertahan lama di daerah terpencil,” katanya.
Sebagai solusi jangka panjang, Dr. Ngabila mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk menyekolahkan putra daerah menjadi dokter spesialis. Menurutnya, langkah ini lebih efektif karena ikatan emosional dengan daerah asal akan mendorong komitmen pengabdian.
“Yang terbaik memang menyekolahkan putra daerah. Ketika mereka selesai pendidikan, besar kemungkinan akan kembali dan mengabdi, bahkan bisa menjadi ASN,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyarankan agar fakultas kedokteran mengirimkan dokter residen ke wilayah terpencil. Skema ini dinilai mampu mengurangi kekosongan layanan kesehatan sekaligus menjadi bagian dari proses pembelajaran calon dokter spesialis.
“Residen bisa dikirim ke daerah terpencil untuk belajar mengabdi. Ini solusi jangka pendek yang cukup realistis,” ucapnya.
