Ketiga, TNI AL diminta terus memperkuat peran sebagai aktor utama penegakan hukum laut nasional sekaligus membangun sinergi yang proporsional dengan kementerian dan lembaga terkait. Kolaborasi lintas instansi dinilai krusial untuk menciptakan keamanan laut yang efektif dan berkelanjutan.
Forum strategis ini turut menghadirkan sejumlah pakar hukum dan pengamat militer yang membedah aspek hukum laut, kewenangan penegakan hukum, serta tantangan implementasi di lapangan. Diskusi tersebut diharapkan mampu memperkaya perspektif para perwira dalam merumuskan kebijakan dan langkah operasional ke depan.
Melalui forum ini, KSAL berharap seluruh jajaran TNI AL semakin siap menghadapi dinamika keamanan maritim, sekaligus mampu menjalankan penegakan hukum laut secara profesional demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.
