NASIONAL – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan pentingnya penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan secara terukur, profesional, dan berlandaskan hukum.
Penekanan ini disampaikan kepada jajaran perwira tinggi TNI AL dalam sebuah forum strategis yang membahas keamanan dan ketertiban laut nasional.
Arahan tersebut disampaikan KSAL saat membuka forum diskusi strategis keamanan laut yang digelar di Komando Latihan Koarmada I, Jakarta, Rabu (28/1). Kegiatan ini menghadirkan unsur pimpinan TNI AL serta para pakar hukum untuk memperkuat pemahaman konseptual dan operasional dalam menghadapi tantangan maritim yang semakin kompleks.
Dalam paparannya, Laksamana Muhammad Ali menilai laut Indonesia memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan internasional sekaligus arena dinamika geopolitik global. Oleh karena itu, stabilitas keamanan laut dan kepastian hukum menjadi faktor kunci dalam menjaga kedaulatan serta kepentingan nasional.
KSAL menegaskan bahwa penegakan hukum di laut tidak dapat dipandang sekadar sebagai kegiatan teknis operasional. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan instrumen negara untuk memastikan perlindungan wilayah yurisdiksi nasional serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan yang beraktivitas di laut.
“TNI AL tidak hanya berperan sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai institusi negara yang memiliki mandat undang-undang dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan laut, sesuai dengan hukum nasional maupun hukum internasional yang telah diratifikasi,” kata Ali, Jumat (30/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, KSAL menekankan tiga fokus utama yang harus menjadi perhatian para perwira. Pertama, peningkatan pemahaman yuridis dan konseptual terkait penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Pemahaman yang kuat dinilai penting agar setiap tindakan di lapangan memiliki dasar hukum yang jelas.
Kedua, optimalisasi pelaksanaan penegakan hukum di laut dengan mengedepankan prosedur yang transparan, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. KSAL mengingatkan agar setiap operasi dijalankan secara profesional guna menghindari potensi pelanggaran hukum maupun konflik kewenangan.
