IMG-20260926-WA0062
Bangka Belitung

IPR Tambang Timah Babel: Legalitas Terbit, Siapa yang Menjamin Nasib Penambang Rakyat?

×

IPR Tambang Timah Babel: Legalitas Terbit, Siapa yang Menjamin Nasib Penambang Rakyat?

Sebarkan artikel ini

BANGKA BELITUNG – Terbitnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membawa harapan baru bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas penambangan timah. Legalitas tersebut diharapkan menjadi jalan keluar dari persoalan tambang rakyat yang bertahun-tahun dibayangi penertiban aparat dan ketidakpastian hukum.

Namun, di balik optimisme itu, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu dijawab pemerintah. Mulai dari kepastian cadangan timah, akses permodalan, pengawasan lingkungan, hingga perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi pemegang izin.

APPLY
Terdepan Menyorot Fakta.
Scroll kebawah untuk lihat konten

Sebab, legalitas saja belum tentu menjamin kesejahteraan. Tanpa dukungan kebijakan yang menyentuh kebutuhan penambang, IPR justru berpotensi menjadi beban baru bagi masyarakat kecil yang selama ini berjuang mempertahankan penghidupan.

Empat Persoalan Besar di Balik Penerbitan IPR

Persoalan pertama berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan dan reklamasi pascatambang.

Selama ini, organisasi masyarakat sipil seperti WALHI, Indonesia Corruption Watch (ICW), hingga Perkumpulan Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam aktif menyuarakan perlindungan lingkungan, termasuk menggugat perpanjangan izin usaha pertambangan PT Timah Tbk melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Sikap kritis tersebut tentu menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Namun, ketika aktivitas tambang rakyat mulai memperoleh legalitas melalui skema IPR, persoalan pendampingan lingkungan juga perlu mendapatkan perhatian yang sama.

Apakah organisasi masyarakat sipil tersebut akan turut mengambil peran dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada penambang rakyat agar aktivitas pertambangan tetap memperhatikan kaidah lingkungan?

Pertanyaan ini penting karena kegiatan tambang rakyat, baik di darat maupun pesisir, tetap memiliki risiko kerusakan lingkungan apabila tidak disertai pengawasan dan pengelolaan yang memadai.

Persoalan kedua menyangkut akses permodalan.

IPR memang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menambang secara legal. Namun, untuk memulai aktivitas tersebut, penambang membutuhkan modal yang tidak sedikit.

error: