Keterlacakan dan auditabilitas sistem juga menjadi ujian besar, membutuhkan mekanisme verifikasi independen dan transparan yang mampu membuktikan keakuratan hasil tanpa membocorkan identitas pemilih atau merusak kerahasiaan.
Tantangan mendasar lainnya adalah kesenjangan infrastruktur digital yang masih lebar di Tanah Air. Ketersediaan jaringan internet yang stabil, cepat, dan merata, terutama di daerah pedesaan, terdepan, dan terluar (3T), masih jauh dari memadai, ditambah persoalan pasokan listrik yang belum andal di banyak wilayah.
Kesiapan dan keandalan perangkat keras (hardware) dalam jumlah sangat besar untuk ribuan TPS, beserta pemeliharaannya, memerlukan investasi masif dan manajemen logistik yang canggih.
Di sisi pengguna, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, terutama generasi tua dan warga di daerah tertinggal, berpotensi menghambat penggunaan sistem dengan benar, meningkatkan risiko kesalahan input suara, dan berujung pada penurunan partisipasi atau ketidakpercayaan.
Membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem merupakan tantangan sosial-politik yang tidak kalah krusial, mengingat skeptisisme tinggi terhadap potensi manipulasi, ketakutan akan pelanggaran kerahasiaan, serta keraguan terhadap netralitas teknologi yang digunakan.
Persoalan kerangka hukum dan kelembagaan juga belum siap, menuntut revisi mendalam terhadap undang-undang pemilu beserta peraturan turunannya untuk secara spesifik mengatur standar teknis, prosedur audit, sanksi pelanggaran, dan mekanisme penyelesaian sengketa e-voting.
Kapasitas dan pemahaman teknis aparat penyelenggara pemilu (KPPS, PPK, KPU) serta ketersediaan lembaga pengawas independen dengan keahlian teknologi informasi dan keamanan siber yang mumpuni menjadi prasyarat mutlak.
Terakhir, risiko kegagalan teknis sistematis pada perangkat lunak (software) atau keras (hardware) yang terjadi secara bersamaan di banyak TPS bisa memicu kekacauan, menggerus legitimasi hasil pemilu, dan berpotensi memicu ketidakstabilan politik. Tantangan-tantangan kompleks inilah yang menuntut penyelesaian tuntas sebelum e-voting bisa diimplementasikan secara luas dan kredibel.
