“Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang tampaknya sudah kehilangan rasa tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Pelayan yang seharusnya cepat dan sigap justru berubah menjadi lambat, berbelit dan penuh alasan klasik. Lebih parah lagi, kedisiplinan pegawai sangat memprihatinkan. Jam istirahat yang seharusnya menjadi jeda justru seperti ‘ijin bebas’ sesuka hati,” ujarnya.
Lebih lanjut, persoalan ini dinilai kontras dengan komitmen pemerintah daerah sebelumnya terkait keterbukaan informasi. Pada audiensi yang digelar Januari 2026 bersama sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Diskominfo, sempat disampaikan komitmen untuk meningkatkan transparansi informasi publik.
Namun, kondisi yang terjadi di lapangan justru memunculkan pertanyaan publik terkait konsistensi implementasi kebijakan tersebut, khususnya di Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, wajar jika kepercaan masyarakat semakin runtuh. Dinas kesehatan seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan publik, bukan menjadi simbol ketidakdisiplinan dan buruknya pelayanan. Sudah ada saatnya ada evaluasi serius, bukan sekedar formalitas tanpa perubahan nyata,” ucapnya.
Teruntuk Walikota Pangkalpinang dan Wakil Walikota Pangkalpinang, dalam pemilihan kepala dinas kesehatan berikutnya, pilihlah yang amanah dan sesuai dengan keprofesionalannya, bukan dipilih karena perasaan,” tandas Gusti.
Isu ini menambah daftar persoalan di sektor kesehatan yang dinilai krusial, mengingat layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Peran pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, menjadi kunci dalam melakukan pembenahan sistem pelayanan agar lebih profesional dan akuntabel.
Di akhir pernyataannya, Edi menegaskan kekhawatiran terhadap dampak yang lebih luas jika persoalan administrasi tidak segera dibenahi.
“Tindakan administrasinya saja seperti ini buruknya, bagaimana mungkin tindakan aktual dalam penanganan pasien dapat lebih bagus dan dipercaya. Apakah kita hanya akan diam melihat skandal Rumah Sakit dalam media. Apakah kita hanya diam melihat ada dokter yang bolak-balik pengadilan karena jerat pidana. Pak Walikota, dengar jerit yang terjadi. Indikator terukur dari baik dan buruknya itu terlihat dalam tata kelola dan administrasi. Kami tidak ingin keluarga kami, masyarakat kami mengalami hal serupa dalam pelayanan publik Kota Pangkalpinang hari ini,” ujarnya.
