BANGKA BARAT – Keputusan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memberhentikan dua dokter spesialis di RSUD Sejiran Setason menuai beragam reaksi dari masyarakat di media sosial. Di tengah dukungan terhadap langkah tegas pemerintah daerah, sejumlah netizen juga menyoroti persoalan kesejahteraan dokter di daerah, khususnya terkait kecilnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Sebagaimana diketahui, dua dokter berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial ZF dan RN resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah diketahui mangkir dari tugas selama berbulan-bulan tanpa keterangan. Keduanya bertugas sebagai dokter spesialis di RSUD Sejiran Setason, Kabupaten Bangka Barat.
ZF diketahui merupakan satu-satunya dokter subspesialis jantung di rumah sakit tersebut. Berdasarkan data pemerintah daerah, ia tidak masuk kerja sejak Agustus 2025. Sementara dokter spesialis radiologi RN juga tidak menjalankan tugasnya sejak September 2025.
Ketidakhadiran kedua dokter itu membuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah tersebut terganggu, terutama pelayanan radiologi dan jantung yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Di media sosial, sebagian netizen menyatakan dukungan terhadap langkah tegas pemerintah daerah. Mereka menilai dokter ASN memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terlebih di daerah yang masih kekurangan tenaga spesialis.
“Alhamdulillah akhirnya mulai disiplin dan amanah. Teruslah memperhatikan pelayanan rakyat bukan cuma dokternya saja, semua petugas mohon diperhatikan lagi pelayanannya,” tulis seorang netizen dalam kolom komentar akun Facebook Sorotan Bangka.
Namun di sisi lain, tidak sedikit pula warganet yang mencoba melihat persoalan dari sudut pandang berbeda. Beberapa di antaranya menyinggung soal kesejahteraan dokter di daerah, termasuk besaran TPP yang dinilai masih rendah.
“Pertanyaannya, tunjangannya dibayar cukup layak tidak selama kerja?. Kalau dibayar aja berarti salah dokter spesialisnya,” komentar netizen lainnya.
