PANGKALPINANG – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar pada Jumat (27/3/2026) menjadi momentum penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025.
Forum resmi ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian laporan, tetapi juga ruang refleksi atas capaian dan tantangan pembangunan daerah ke depan.
Suasana rapat berlangsung khidmat dengan kehadiran pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Agenda utama yang dibahas adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah, yang menjadi bagian penting dalam mekanisme transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, didampingi Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, bersama para anggota dewan dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sejak awal, Eddy memastikan jalannya sidang berlangsung sesuai aturan.
Ia menegaskan rapat telah memenuhi syarat kuorum.
“Berdasarkan ketentuan tata tertib, rapat paripurna hari ini telah mencapai kuorum dan memenuhi syarat untuk dimulai. Dengan mengucapkan bismillah, rapat paripurna saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujarnya.
Agenda ini bukan sekadar formalitas tahunan. Eddy mengingatkan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang mewajibkan kepala daerah melaporkan kinerja pemerintahan sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Sorotan utama datang dari pidato Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani.
Di hadapan anggota dewan, ia memaparkan capaian sepanjang tahun anggaran 2025 yang disebutnya sebagai hasil sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif.
“Alhamdulillah, berkat sinergi yang kokoh, kita berhasil mencatat sejarah dengan meraih 28 penghargaan dari kementerian nasional. Bahkan, terakhir kita mendapatkan penghargaan dari KPK sebagai gubernur terbaik nomor dua se-Indonesia,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Hidayat juga menegaskan arah kebijakan pemerintahannya yang berfokus pada penguatan sektor kelautan, perikanan, serta peningkatan ekspor daerah.
