BANGKA BARAT – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bakal menerima Dana Bagi Hasil (DBH) royalti timah sekitar Rp8 miliar dari pemerintah pusat. Dana tersebut diharapkan dapat membantu daerah menekan defisit anggaran yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Jumlah yang bakal diterima tersebut dinilai masih jauh dari potensi yang seharusnya diperoleh daerah. Berdasarkan hitungan dari Bapperida Bangka Barat realisasi royalti dan iuran tetap tahun 2025 diperkirakan sekitar Rp76,5 miliar.
Hal tersebut berkaitan dengan perhitungan royalti timah yang masih menggunakan tarif 3 persen, sementara sejak April 2025 telah berlaku ketentuan tarif progresif berdasarkan harga timah dunia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025.
Untuk 2026, alokasi DBH royalti timah diperkirakan sekitar Rp57,9 miliar dengan perhitungan tarif 3 persen. Besaran tersebut masih dapat berubah karena pemerintah daerah masih menunggu kebijakan dan regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Bupati Bangka Barat, Markus mengatakan nantinya DBH tersebut diproyeksikan untuk menutupi defisit anggaran daerah.
“Yang mudah-mudahan itu bisa mengurangi defisit kita, ya. Mudah-mudahan Pemerintah Pusat kondisi keuangannya membaik, bisa membayar kitalah di akhir tahun ini. Ya, sehingga kita tahun depan bisa membuat program kerja yang lebih banyak lagi,” ujar Markus, Selasa (18/8/2026).
Menurut Markus, persoalan DBH menjadi perhatian serius Pemkab Bangka Barat karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah telah melakukan komunikasi dan menyampaikan data terkait potensi DBH kepada kementerian terkait.
“Ya, DBH ini kita cukup besar ya Bangka Barat, ya. Saya sudah mendatangi Kementerian ESDM, sudah mendatangi Kementerian Keuangan, ya. Kita sudah sampaikan data-data kita, data yang kita dapat dari PT Timah sudah kita sampaikan ke Kementerian ESDM,” katanya.
Markus menjelaskan, Pemkab Bangka Barat juga telah mengikuti pertemuan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Pangkalpinang. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan perhitungan dan perkiraan DBH yang semestinya diterima Bangka Barat.
