Penulis: Neni Yunita, Mahasiswi Magister Administrasi Publik Institut Pahlawan 12 Bangka
OPINI – Birokrasi adalah wajah negara yang paling sering dijumpai masyarakat. Mulai dari mengurus dokumen kependudukan, berobat ke puskesmas, hingga mendaftarkan anak ke sekolah, di loket-loket layanan itulah masyarakat menilai apakah negara benar-benar hadir dan berpihak kepada mereka. Karena itu, kepercayaan terhadap birokrasi tidak lahir dari pidato atau spanduk, melainkan dari pengalaman sehari-hari yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sayangnya, pengalaman itu belum selalu menyenangkan. Masyarakat masih sering menemui prosedur yang berbelit, informasi yang berbeda-beda di setiap loket. Di sisi lain, pemerintah sebenarnya sudah menempuh banyak upaya, mulai dari reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, hingga pembentukan mal pelayanan publik. Namun, upaya itu belum sepenuhnya terasa di tingkat layanan. Jarak antara apa yang dilaporkan dan apa yang dialami masyarakat inilah yang membuat kepercayaan sulit pulih.
Membangun kembali kepercayaan bukan tugas satu pihak. Pemerintah perlu menepati janji layanan, membuka informasi, dan memperbaiki cara kerjanya. Masyarakat pun perlu ikut mengawasi, memberi masukan, dan tidak terbiasa dengan jalan pintas. Keadaan tersebut jadi menimbulkan pertanyaan bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat membangun jembatan kepercayaan bersama-sama.?
Selama ini, kita hanya terpacu oleh pada satu pihak saja, padahal untuk membangun sebuah birokrasi yang lebih baik, kita membutuhkan kedua pihak untuk jalan bersama atau membangun bersama.
Kalau Warga Tak Percaya, Program Sebagus Apa pun Sulit Jalan
Persoalan publik yang sudah sering kita ketahui ialah rendahnya dan rapuhnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan. Masyarakat yang percaya akan lebih patuh pada aturan, lebih bersedia berpartisipasi dalam program pemerintah, dan lebih mudah menerima kebijakan yang menuntut pengorbanan. Sebaliknya, lalu bagaimana jika kepercayan itu runtuh? ketika kepercayaan runtuh, setiap kebijakan harus dijalankan dengan biaya pengawasan yang lebih mahal, dan warga cenderung mencari jalan pintas.
