Birokrasi yang tidak dipercaya, betapapun baik programnya di atas kertas, akan sulit menghasilkan dampak yang nyata. Bayangkan seorang warga yang mengurus satu dokumen sederhana. la datang pagi-pagi, diminta kembali karena satu berkas kurang, lalu mendapati loket yang berbeda memberi informasi yang berbeda pula. Tidak ada yang secara terang-terangan meminta uang, tetapi ia pulang dengan keyakinan bahwa urusan akan lebih lancar jika punya kenalan di dalam. Pengalaman kecil seperti inilah yang, bila terulang jutaan kali, membentuk citra birokrasi di mata masyarakat. Karena itu, persoalan kepercayaan terhadap birokrasi bukan semata soal citra, melainkan soal kualitas hubungan antara permerintah dan masyarakat.
Vitaloka (2026, hlm 174 175) menjelaskan dalam pembangunan berkelanjutan, membutuhkan kemitraan multi stakeholder yang mana prinsip utamanya ialah meliputi kesetaraan, kepercayaan, transparansi, akuntabilitas, saling menghormati, serta pembagian peran yang jelas, yaitu pemerintah sebagai regulator danfasilitator; sektor swasta melalui investasi dan inovasi; perguruan tinggimelalui penelitian; organisasi masyarakat sipil melalui pemberdayaandan kontrol sosial; media melalui penyebarluasan informasi; sedangkan masyarakat berperan sebagai subjek sekaligus penerima manfaat pembangunan.
Bianchi et al. (2021, hlm 175) menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh dialog yang konstruktif, kepercayaan antar pihak, komitmen bersama, dan kepemimpinan yang mampu memfasilitasi tercapainya konsensus.
Dari Meja ke Meja: Mengapa Warga Pilih Jalan Pintas ?
Ada sebagian kejadian dilapangan yang membuat masyakat terkadang memilih lebih meminta atau menitipkan saja jika ada pengurusan berkas kepada pegawai di tingkat desa, penyebabnya ialah banyak layanan masih dibebani prosedur berlapis, persyaratan yang berbeda antardaerah, dan aturan yang tumpang tindih sehingga membuat masyarakat lebih memilih jalan pintas. Prosedur yang berbelit membuka ruang bagi interpretasi sepihak, dan pada gilirannya bagi pungutan di luar ketentuan. Padahal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mewajibkan penyelenggara menetapkan dan mengumumkan standar pelayanan. Persoalannya terletak pada konsistensi pelaksanaan, bukan ketiadaan aturan saja. Namun, Bryson et al. (2021, hlm 171) menjelaskan bahwa public value merupakan hasil tata kelola yang melibatkan berbagai aktor dalam menciptakan manfaat bersama melalui kolaborasi, kepemimpinan, inovasi, dan pengelolaan sumber daya publik yang efektif. Penciptaan nilai publik merupakan hasil kolaborasi pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan masyarakat, bukan tanggung jawab pemerintah semata.
