Penjelasan tersebut diperkuat oleh Cluley et al. (2023, hlm 171) menegaskan bahwa public value co-creation menempatkan warga sebagai mitra aktif yang turut menentukan nilai layanan, bukan sekadar penerima pasif, sehingga pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai aktor untuk menyelesaikan persoalan public melalui dialog, kerja sama, dan pembagian tanggung jawab. Kemudian adanya pergeseran peran pemerintah dari pengendali tunggal menjadi fasilitator yang menghubungkan warga, sektor swasta, dan akademisi sebagai mitra aktif dalam proses co- creation, di mana ketiga aktor tersebut bersama-sama menyumbangkan partisipasi, investasi, dan riset sehingga menghasilkan public valueberupa manfaat ekonomi, sosial, dan kepercayaan publik; hal tersebut sejalan dengan penegasan Cluley et al. (2023, hlm 172) bahwa warga harus ditempatkan bahwa warga harus ditempatkan sebagai co-creator yang berhak berpartisipasi dalam proses pemerintahan, bukan sekadar penerima pasif.
Kepercayaan, Tata Kelola, dan Pelayanan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik
Kepercayaan terhadap birokrasi perlu dipahami secara tepat, karena istilah ini sering dipakai secara longgar. Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) mendefinisikan kepercayaan sebagai kesediaan satu pihak untuk menjadi rentan terhadap tindakan pihak lain, berdasarkan harapan bahwa pihak tersebut akan melakukan tindakan yang penting bagi dirinya, terlepas dari kemampuan untuk mengawasinya. Dalam pelayanan publik, hal ini terasa nyata. Warga yang mengurus dokumen kependudukan, berobat, atau mendaftarkan anaknya ke sekolah menyerahkan kepentingannya kepada aparatur yang tidak dapat ia awasi setiap saat. Kepercayaan adalah harapan bahwa urusan itu akan ditangani dengan benar, adil, dan tepat waktu. Seperti yang kita ketahui dalam administrasi publik dan tata kelola pemerintahan ada beberapa prinsip. Vitaloka (2026, hlm. 90) menjelaskan bahwa efektifitas dan efisiensi adalah dua prinsip fundamental yang menjadi indikator keberhaslan administrasi publik. Efektifitas mengukur sejauh mana organisasi mencapai tujuan dan hasil yang ditetapkan, sedangkan efisiensi mengukur kemampuan organisasi memanfaatkan sumber (anggaran, tenaga kerja, waktu dan teknologi) secara optimal untuk menghasilkan keluaran maksimal dengan biaya seminimal mungkin tanpa mengorbankan kualitas layanan. Pada tingkat birokrasi, kepercayaan terbentuk terutama di titik layanan.
